"Untuk provinsi Riau baru 63,1 persen dan pencapaian per kabupaten/kota masih rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, seperti wabah Covid-19, bencana alam dan keterbatasan jaringan internet. Sehingga pelaksanaan PK21 diperpanjang waktunya sampai tanggal 21 Juni 2021," katanya.

Bupati Siak Alfedri dikesempatan itu menyambut baik audiensi tekait monev PK21, sehingga tujuan dari pembinaan keluarga dan pengendalian penduduk KB dapat terlaksana dengan baik khususnya di Kabupaten Siak.

"Kami menyambut baik audiensi ini. Kehadiran ibu Deputi di sini bisa memotivasi kami termasuk untuk akselerasi dan percepatan pendataan keluarga di Kabupaten Siak," kata Bupati.

Sedangkan mengenai kendala di lapangan, Bupati berharap bisa diselsaikan dengan baik dan dicarikan solusinya. Seperti melakukan pemetaan daerah mana yang belum didata, kemudian bekerjasama dengan perangat RT/RW setempat untuk memudahkan pendataan. 

Menurut Plt Deputi ADPIN BKKBN, Dwi Listiawardani, untuk di Riau pencapaian pelaksanaan PK21 Kabupaten Siak berada di posisi keenam. Dirinya mendorongan agar dinas terkait melakukan langkah-langkah strategis di sisa waktu yang ada. Baik dalam pengumpulan data keluarga maupun penginputan data tersebut.

"Saya optimis kabupaten/kota bisa melaksanakan PK21 dengan baik, asalkan masalah yang terjadi di lapangan bisa dipetakan, sehingga hasilnya tercapai 100 persen," kata Dwi. 

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2KB), Darusalim menyampaikan, saat ini berdasarkan jumlah keluarga atau KK yang terimput dalam server PK21, per tanggal 2 Juni 2021, Kabupaten Siak telah mengumpulkan data, sebanyak 73.308 KK atau 63,2% dari 115.977 KK yang ditargetkan pada pelaksanaan PK21.

Adapun beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan PK21 di Kabupaten Siak, antara lain pelaksanaan survei PK21 yang bertepatan dengan bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Sehingga masyarakat umumnya disibukkan dengan berbagai aktivitas menyambut dan melaksanakan ibadah puasa dan Hari Raya Idul Fitri, termasuk kader pendata sehingga mempengaruhi cakupan responden yang sudah menjadi target.

"Kemudian, pelaksanaan survei PK21 masih dalam masa pandemi Covid-19, sangat membatasi ruang gerak kader dan responden yang menjadi target. Permasalahan teknologi informasi,  server dan aplikasi pada seluler kader pendata," ujarnya. 

Dimana, kemampuan server BKKBN terbatas, sehingga data hasil survey CAPI tidak semua bisa diinput secara keseluruhan, sehingga harus menunggu antrian. Hal ini memperlambat waktu peng-inputan.

"Kami akan bekerja keras melakukan upaya di lapangan untuk mencapai target pencapaian penyerapan data keluarga pada PK21," ucapnya. -inf, vie